Masih ingat cerita Siswanto yang lumpuh ketika menjadi buruh di Malaysia?
Mas Siswanto pun mencoba bersuara lewat video Youtube mengenai keinginannya.
Showing posts with label Siswanto Lamongan. Show all posts
Showing posts with label Siswanto Lamongan. Show all posts
Monday, November 10, 2014
Friday, May 2, 2014
10 Tahun, TKI Lamongan Menanti Keadilan
JUM'AT, 02 MEI 2014 | 05:03 WIB
Ilustrasi penganiayaan. Elf.ru
TEMPO.CO , Lamongan - Hal memilukan mirip kisah Erwiana Sulistianingsih, TKI asal Ngawi, dialami Siswanto sejak sekitar sepuluh tahun silam. Namun, hingga sekarang, pemuda 29 tahun itu luput dari perhatian, apalagi keadilan. Siswanto hanya terbaring sakit di rumahnya di Dusun Lengor, Desa Plangwot, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sekitar 40 kilometer arah barat daya Kota Lamongan. (Baca: Disiksa, TKI Erwiana Mengalami Trauma Kepala)
Anak buruh tani yang masih melajang itu mengaku dianiaya saat bekerja di Malaysia. Tidak jelas sakit yang dideritanya. Namun di punggung, pantat, dan tangan kanannya banyak bekas luka. "Hidup saya lebih banyak di tempat tidur," tuturnya kepada Tempo, Kamis, 1 Mei 2014.
Sekitar sebelas tahun lalu, ia merantau ke Malaysia dengan biro jasa di Lamongan. Awalnya, dia dijanjikan naik pesawat, tapi ternyata naik feri dari Batam. Dia dipekerjakan di hutan dan tempat menginapnya di tenda di daerah Mercu Maju, Kuala Lumpur. Di proyek itu, dia dan teman-temannya menggarap pembangunan irigasi.
Tak lama kemudian, dia ikut warga keturunan Cina di Kuala Lumpur. Dengan majikan baru, dirinya sempat beberapa hari bekerja hingga suatu hari dia mengalami sebuah kejadian. Namun dia mengaku tak ingat peristiwa dan penyebab dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur dengan tubuh penuh luka, di antaranya di kepala, tangan kanan, punggung, dan pantat.
Dalam kondisi sakit, Siswanto dipaksa keluar dari rumah sakit dan kemudian diurus kepulangannya dari Malaysia. Dengan bantuan teman-temannya, dia bisa kembali ke rumahnya di Dusun Lengor, Desa Plangwot, Lamongan.
Sejak bertahun lalu, dengan difasilitasi Serikat Buruh Migran Indonesia, dia mengirim surat ke sejumlah pihak, termasuk ke kantor desa, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ke Presiden RI. "Tapi hingga kini belum ada responanya," ujarnya.
SUJATMIKO
sumber : Tempo.co
Anak buruh tani yang masih melajang itu mengaku dianiaya saat bekerja di Malaysia. Tidak jelas sakit yang dideritanya. Namun di punggung, pantat, dan tangan kanannya banyak bekas luka. "Hidup saya lebih banyak di tempat tidur," tuturnya kepada Tempo, Kamis, 1 Mei 2014.
Sekitar sebelas tahun lalu, ia merantau ke Malaysia dengan biro jasa di Lamongan. Awalnya, dia dijanjikan naik pesawat, tapi ternyata naik feri dari Batam. Dia dipekerjakan di hutan dan tempat menginapnya di tenda di daerah Mercu Maju, Kuala Lumpur. Di proyek itu, dia dan teman-temannya menggarap pembangunan irigasi.
Tak lama kemudian, dia ikut warga keturunan Cina di Kuala Lumpur. Dengan majikan baru, dirinya sempat beberapa hari bekerja hingga suatu hari dia mengalami sebuah kejadian. Namun dia mengaku tak ingat peristiwa dan penyebab dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur dengan tubuh penuh luka, di antaranya di kepala, tangan kanan, punggung, dan pantat.
Dalam kondisi sakit, Siswanto dipaksa keluar dari rumah sakit dan kemudian diurus kepulangannya dari Malaysia. Dengan bantuan teman-temannya, dia bisa kembali ke rumahnya di Dusun Lengor, Desa Plangwot, Lamongan.
Sejak bertahun lalu, dengan difasilitasi Serikat Buruh Migran Indonesia, dia mengirim surat ke sejumlah pihak, termasuk ke kantor desa, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ke Presiden RI. "Tapi hingga kini belum ada responanya," ujarnya.
SUJATMIKO
sumber : Tempo.co
Thursday, April 26, 2012
Dipulangkan dari Malaysia, TKI Lamongan Hilang Ingatan dan Luka di Bagian Tubuhnya
Kamis, 26 April 2012 | 12:09
Ilustrasi-TKI
[SURABAYA] Tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lamongan, Siswanto mengalami lupa ingatan setelah dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuhnya.
"Saya sudah melaporkan masalah itu kepada Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Menakertrans Muhaimin Iskandar," kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Moch Cholily kepada Antara di Surabaya, Kamis (26/4).
Namun, katanya, kedua pejabat berwenang itu hingga kini belum merespons laporan SBMI Jatim dengan sigap, padahal kondisi Siswanto sudah terbaring di tempat tidur selama 7-8 tahun.
"Warga Dusun Lengor RT/RW 02/10, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, itu sudah dipulangkan dari Malaysia sejak 7-8 tahun lalu," paparnya.
Sejak itu, Siswanto tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali tidur, karena kepala, mata, tangan kanan-kiri, punggung, dan pantatnya ada banyak bekas luka.
"Dia mengalami mati rasa dan kalau kencing harus diikat dengan plastik, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kalau bergerak terasa sakit," ucapnya.
Ketika ditanya tentang kejadian yang dialami, ia menjelaskan Siswanto tidak bisa mengingat semua yang dialaminya dan kerabat dekatnya juga tidak ada yang tahu.
"Saya hanya bisa berkomunikasi dengan kerabat dekatnya, tapi orang tuanya sudah pasrah, karena itu saya berihtiar untuk membantu dia sebisa mungkin," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus segera melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan melakukan revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN).
"Masalah TKI itu hanya 20 persen terjadi di luar negeri, sedangkan 80 persen masalah TKI justru bersumber di dalam negeri, semisal manipulasi umur TKI (TKI di bawah umur), lalu TKI juga tidak pernah dilatih untuk tahu budaya/hukum di negara tujuan, atau TKI tidak dilatih dengan ketrampilan tertentu. Jadi, masalah di dalam negeri yang harus dibenahi total," paparnya.
Ia mengakui Kemenakertrans/BNP2TKI tidak mampu mengontrol manipulasi PPTKIS di tingkat paling bawah di pelosok daerah, karena itu Kemenakertrans perlu memberi kewenangan pengawasan juga kepada Kemenakertrans di kabupaten/kota atau bahkan pemerintah di tingkat kelurahan/desa.
"Jadi, pemerintah harus merevisi UU 39/2004 untuk memperjelas siapa yang merekrut, siapa yang melatih, hingga siapa yang melindungi TKI di luar negeri, termasuk penegasan siapa yang menangani pengawasan MoU pemerintah dengan pihak asing dan juga perlunya melakukan pengaduan ke mahkamah internasional," katanya. [Ant/L-9]
"Saya sudah melaporkan masalah itu kepada Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Menakertrans Muhaimin Iskandar," kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Moch Cholily kepada Antara di Surabaya, Kamis (26/4).
Namun, katanya, kedua pejabat berwenang itu hingga kini belum merespons laporan SBMI Jatim dengan sigap, padahal kondisi Siswanto sudah terbaring di tempat tidur selama 7-8 tahun.
"Warga Dusun Lengor RT/RW 02/10, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, itu sudah dipulangkan dari Malaysia sejak 7-8 tahun lalu," paparnya.
Sejak itu, Siswanto tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali tidur, karena kepala, mata, tangan kanan-kiri, punggung, dan pantatnya ada banyak bekas luka.
"Dia mengalami mati rasa dan kalau kencing harus diikat dengan plastik, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kalau bergerak terasa sakit," ucapnya.
Ketika ditanya tentang kejadian yang dialami, ia menjelaskan Siswanto tidak bisa mengingat semua yang dialaminya dan kerabat dekatnya juga tidak ada yang tahu.
"Saya hanya bisa berkomunikasi dengan kerabat dekatnya, tapi orang tuanya sudah pasrah, karena itu saya berihtiar untuk membantu dia sebisa mungkin," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus segera melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan melakukan revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN).
"Masalah TKI itu hanya 20 persen terjadi di luar negeri, sedangkan 80 persen masalah TKI justru bersumber di dalam negeri, semisal manipulasi umur TKI (TKI di bawah umur), lalu TKI juga tidak pernah dilatih untuk tahu budaya/hukum di negara tujuan, atau TKI tidak dilatih dengan ketrampilan tertentu. Jadi, masalah di dalam negeri yang harus dibenahi total," paparnya.
Ia mengakui Kemenakertrans/BNP2TKI tidak mampu mengontrol manipulasi PPTKIS di tingkat paling bawah di pelosok daerah, karena itu Kemenakertrans perlu memberi kewenangan pengawasan juga kepada Kemenakertrans di kabupaten/kota atau bahkan pemerintah di tingkat kelurahan/desa.
"Jadi, pemerintah harus merevisi UU 39/2004 untuk memperjelas siapa yang merekrut, siapa yang melatih, hingga siapa yang melindungi TKI di luar negeri, termasuk penegasan siapa yang menangani pengawasan MoU pemerintah dengan pihak asing dan juga perlunya melakukan pengaduan ke mahkamah internasional," katanya. [Ant/L-9]
Sumber : Berita Satu
